Jeddah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyatakan optimisme bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M akan berlangsung lancar dan lebih baik. Keyakinan ini didasarkan pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen tinggi dari para penyedia layanan (syarikah).
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI optimesme penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M akan berlangsung dengan lancar dan baik. Keyakinana ini didasarkan pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah Indonesa dengan otoritas Arab Saudi, serta tanggung jawab yang tinggi dari para penyedia layanan (syarrikah)
Hal itu disampaikan langsung oleh Marwan Dasopang, anggota Timwas Haji DPR RI, saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Ia mengatakan bahawa pelayanan haji syarikah tahun ini menunjukkan peningkatan secara signifikan, terima dalam hal fasilitas di Arafah dan Mina.
“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Ada semacam perlombaan layanan, dan sejumlah fasilitas sudah mulai menunjukkan perbaikan,” ujar Marwan. (27/5/2025).
Dalam kunjunggan pengawasan, Timwas memantau secara langsung berbagai aspek pelayanan jemaah haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Melihat komitmen para syarikah dan Kementerian Haji, saya yakin tantangan ini bisa ditangani dengan baik. Meskipun mungkin tidak sempurna 100 persen, yang penting tidak terjadi kolaps dalam pelaksanaan di lapangan,” jelas Marwan, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Timwas juga soroti implementasi rencana murur dan tanazul sebagai strategi untuk mengurangi kepadetan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah untuk menginap di hotel selama fase puncak haji, sehingga mengurangi penumpukan di tenda Mina.
“Jika kita berhasil menerapkan skema tanazul, maka kita memiliki landasan moral untuk mengajukan tambahan kuota. Selama ini, dengan 221 ribu kuota dan 203 ribu jemaah di Mina, kondisinya sangat padat. Dengan pengaturan yang lebih baik, kita bisa berani meminta tambahan 20 hingga 30 ribu kuota,” ungkapnya.
Meski tetap optimistis, Timwas meminta agar ada pemetaan risiko menjelang fase Armuzna. Hal ini penting agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif.
“Kami khawatir bagaimana nanti pelaksanaan di Armuzna. Ini harus dipetakan sejak awal. Jika memang perlu perubahan kebijakan, maka harus segera dibahas dengan Kementerian Haji,” tegas Marwan.
Selain memperhatikan jemaah reguler, DPR juga memberi sorotan khusus pada penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rawan terhadap pelanggaran kesepakatan oleh sejumlah travel.
“Kadang ada janji yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini penting untuk diawasi agar tidak merugikan jemaah,” tambahnya.
DPR juga menilai bahwa aspek ekonomi dari penyelenggaraan haji perlu digarap serius. Rencana pembangunan “Kampung Haji” yang digagas Presiden dinilai bisa berdampak positif terhadap efisiensi biaya dan meningkatkan kemandirian haji Indonesia.
“Jika rencana ini terwujud, kami di Komisi VIII yakin ongkos haji bisa ditekan. Tapi, kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi saat ini sudah berbasis syarikah, sementara kita masih mengandalkan pendekatan antarpemerintahan,” jelas Marwan.
Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi DPR RI, seperti Komisi VIII, IX, V, dan XIII, ikut serta dalam pengawasan ini. Mereka meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi (termasuk bus shalawat), serta kinerja petugas haji di lapangan.
“Jemaah kita membutuhkan pendampingan. Petugas jangan sampai justru lebih fokus beribadah. Kehadiran mereka harus sepenuhnya untuk melayani jemaah,” pungkas Marwan.
