Jakarta – Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kepala Dinas PUTR Andriyana melakukan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Rombongan Pemkab Sumedang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, beserta jajaran.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal teknis terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas nasional yang menjadi bagian dari agenda Presiden RI dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam paparannya, Wabup Fajar menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang telah menyiapkan dua alternatif lahan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing seluas 6,38 hektare dan 7,62 hektare. Kedua lahan tersebut sudah disesuaikan dengan standar prototipe dari pemerintah pusat.
“Program ini akan segera berjalan di Sumedang. Saat ini kami sedang menyelesaikan proses administrasi, terutama terkait status hak tanah di Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede,” jelas Fajar.
Ia optimistis seluruh proses administrasi dapat dirampungkan pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan fisik dapat dimulai pada Juli, dan tahap operasional atau perencanaan lanjutan dapat dimulai pada Agustus.
“Ini adalah arahan langsung dari Bapak Bupati. Bagaimanapun caranya, kita harus menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah Rakyat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumedang pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini, mulai dari kesiapan lahan, proses perizinan, alokasi anggaran, hingga pendampingan sosial di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Sosial dan Sekjen Kemensos atas arahan serta dukungannya. Pemkab Sumedang siap menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata,” ujar Wabup Fajar.
Dengan terealisasinya program ini, Sumedang diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera dan wilayah terpencil. Hal ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah pusat untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
