Jakarta, 11 Juli 2025 – Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Index (NPI), Murmahudi, menyayangkan munculnya narasi yang menyebut aksi buruh sebagai penghambat investasi. Ia menilai pandangan tersebut keliru dan justru merusak iklim demokrasi di lingkungan industri.
“Menuntut keadilan atas pemecatan sepihak pengurus serikat pekerja bukanlah tindakan kriminal. Itu bagian dari hak konstitusional buruh. Menganggapnya sebagai hambatan investasi adalah logika terbalik,” ujar Murmahudi dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan ini merespons komentar seorang pengamat investasi terkait aksi solidaritas buruh SPEE FSPMI terhadap pemecatan Ketua dan Sekretaris PUK di PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA). Pengamat tersebut diketahui bernama Zeinzia Ihza, yang menurut NPI juga merupakan konsultan dari pihak manajemen YMMA.
“Ini bisa menjadi bentuk konflik kepentingan. Jangan tampil di publik seolah-olah netral, padahal merupakan bagian dari manajemen yang sedang bersengketa dengan buruh,” tegas Murmahudi.
Murmahudi juga menyoroti latar belakang Zeinzia yang disebut sebagai anak dari mantan Duta Besar RI. Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi pengaruh politik dalam membentuk opini publik.
“Kita sedang berbicara soal etika dan kejujuran intelektual. Jika mewakili manajemen, jangan menyaru sebagai analis yang netral,” ujarnya.
Lebih lanjut, Murmahudi menegaskan bahwa pemecatan pengurus serikat pekerja berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ia menilai kasus ini perlu diselesaikan secara adil agar tidak menjadi preseden buruk dalam sistem hubungan industrial nasional.
“Kami mendorong penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Namun jangan sampai ada praktik pemberangusan serikat yang dibungkus narasi investasi,” pungkasnya.
