Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, didampingi Wakil Menpora Taufik Hidayat serta jajaran pejabat eselon I dan II, menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.
Agenda utama dalam raker ini adalah pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun Anggaran 2026.
“Rapat yang produktif ini menunjukkan semangat kolaborasi yang baik. Saya yakin sinergi seperti ini akan membawa pembangunan kepemudaan dan olahraga ke arah yang lebih maju,” ujar Menpora Dito (10/7).
Dalam paparannya, Menpora Dito menyampaikan alokasi pagu indikatif TA 2026, termasuk usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 4.406.546.472.000. Usulan ini diajukan sebagai penambahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Kemenpora.
“Memperhatikan postur anggaran yang tersedia, kami mengusulkan tambahan anggaran guna mendukung kegiatan prioritas dalam pembahasan pagu dan alokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menpora menjelaskan bahwa usulan RKA tersebut disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam RKP, dengan fokus pada pencapaian beberapa sasaran strategis. Di antaranya: pembentukan pemuda unggul yang berkarakter dan berdaya saing, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga di tingkat dunia, serta penguatan industri olahraga sebagai penggerak ekonomi nasional.
“RKA ini menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora dalam RAPBN 2026,” pungkas Menpora.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari raker sebelumnya, di mana Menpora Dito menekankan pentingnya dukungan pendanaan optimal untuk mewujudkan 15 Program Prioritas dan 34 Kegiatan Prioritas. Program-program tersebut meliputi penguatan pelayanan kepemudaan, transformasi kepramukaan, pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan atlet muda, pengembangan wisata olahraga, serta kemitraan global. Seluruh inisiatif ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemaparan Menpora Dito mendapat respons positif dari seluruh anggota Komisi X DPR RI. Semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap rencana kerja dan usulan anggaran tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi X DPR,” ujar Menpora Dito.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menambahkan bahwa pembahasan lebih mendalam mengenai anggaran Kemenpora akan dilakukan setelah Nota Keuangan RAPBN 2026 diterbitkan, dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh anggota Komisi X DPR.
