Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Dilaksanakan Tepat Waktu

128
×

Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Dilaksanakan Tepat Waktu

Sebarkan artikel ini
Pemerintah memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Ini dipastikan tidak terganggu dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanski pemberhentian terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Ini dipastikan tidak terganggu dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanski pemberhentian terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

“Pemerintah memastikan Pilkada serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antarwaktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (03/07/2024).

Example 300x600

Sebelumnya Istana memastikan Presiden Jokowi bakal menindaklanjuti soal putusan DKPP yang menjatuhkan sanski pemberhentian terhadap Hasyim Asy’ari.

Ari menyampaikan, pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara Pemilu.

Nantinya tindak lanjut dari putusan DKPP akan dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

“Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” kata Ari.

Sebelumnya DKPP resmi jatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari.

Sanksi ini diberikan kepada Hasyim dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan.

Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam pertimbangan putusan yang dibaca Dewi, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar KEPP.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *